Transformasi Tata Kelola Zakat: Meneguhkan Arah Baru BAZNAS yang Profesional, Akuntabel, dan Berdampak

Oleh: Mambaul Bahri, S.Th.I., M.A.

Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta tuntutan terhadap tata kelola lembaga publik mengharuskan organisasi pengelola zakat untuk terus berbenah. Zakat tidak lagi cukup dikelola sebatas aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pesan penting mengenai arah transformasi tersebut mengemuka dalam pemikiran Ending Syarifudin, Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia, yang menekankan tiga prinsip utama pengelolaan zakat nasional: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ketiga prinsip ini bukan sekadar slogan kelembagaan, melainkan fondasi untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang memiliki legitimasi keagamaan, kepastian hukum, dan tanggung jawab kebangsaan.

Bagi BAZNAS di tingkat daerah, termasuk BAZNAS Kota Yogyakarta, pemikiran tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda pembenahan yang konkret. Tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, melainkan bagaimana membangun kelembagaan yang mampu mengelola amanah masyarakat secara profesional, mengembangkan program yang relevan, dan menghasilkan dampak kesejahteraan yang terukur.

Memperkuat Posisi BAZNAS dalam Ekosistem Zakat Nasional

Salah satu aspek mendasar dalam transformasi zakat adalah memperkuat tata hubungan kelembagaan dalam ekosistem pengelolaan zakat nasional. BAZNAS memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedudukan tersebut memberikan mandat kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara nasional melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Dalam perspektif fikih, pengelolaan zakat juga memiliki dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan kewenangan waliyul amri. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan pentingnya peran otoritas pemerintahan dalam mengatur urusan publik dan mewujudkan kemaslahatan umat. Kehadiran negara dalam pengelolaan zakat menjadi penting untuk memastikan adanya keteraturan, perlindungan, dan distribusi yang berorientasi pada keadilan sosial.

Pada saat yang sama, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bagian penting dari ekosistem zakat nasional. LAZ memiliki kekuatan sosial, jaringan komunitas, dan kedekatan dengan masyarakat yang dapat memperluas jangkauan penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Karena itu, hubungan BAZNAS dan LAZ seharusnya dibangun melalui koordinasi, sinergi, pembinaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orientasinya bukan membangun persaingan antarlembaga, melainkan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat. BAZNAS harus mampu menjalankan fungsi koordinatif dan strategisnya, sementara LAZ tetap memperoleh ruang untuk mengembangkan inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Zakat Harus Hadir dalam Agenda Pembangunan Daerah

Transformasi berikutnya menyangkut perubahan cara pandang terhadap perencanaan program. Selama ini, pengelolaan zakat terkadang masih diposisikan sebagai aktivitas kelembagaan yang berjalan sendiri, terpisah dari perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Padahal, persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai sektor.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan BAZNAS dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sangat penting. Musrenbang bukan hanya forum formal pemerintah daerah, tetapi juga ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi persoalan masyarakat, serta menyelaraskan program lintas kelembagaan.

BAZNAS Kota Yogyakarta perlu memanfaatkan ruang tersebut untuk membangun keselarasan antara program pengelolaan zakat dengan prioritas pembangunan daerah. Program zakat harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keselarasan ini perlu dilanjutkan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berbasis data, kebutuhan, dan target kinerja. RKAT jangan hanya dipandang sebagai dokumen administratif tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menentukan arah organisasi, prioritas anggaran, dan ukuran keberhasilan program.

Investasi kelembagaan juga harus memperoleh perhatian. Digitalisasi layanan, penguatan basis data muzaki dan mustahik, peningkatan kompetensi amil, serta pengembangan sistem informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, tetapi bukan dengan mengurangi kualitas pelayanan dan kapasitas organisasi. Setiap pengeluaran harus dapat dijelaskan manfaat dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga.

Dalam perspektif Theory of Change, sebagaimana dikembangkan dalam kajian evaluasi program oleh Carol H. Weiss (1995), keberhasilan suatu intervensi harus dapat dijelaskan melalui hubungan antara sumber daya, aktivitas, hasil langsung, dan perubahan yang diharapkan. Dengan demikian, program zakat harus memiliki tujuan perubahan yang jelas, bukan sekadar daftar kegiatan dan besaran anggaran.

BAZNAS Kota Yogyakarta: Dari Pelaksana Program Menjadi Laboratorium Inovasi

Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, BAZNAS daerah perlu mengembangkan identitas dan keunggulan program berdasarkan potensi lokal. Dalam konteks ini, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk menjadi laboratorium inovasi sekaligus etalase praktik baik pengelolaan zakat di tingkat nasional.

Yogyakarta memiliki karakter sebagai kota pendidikan, kota budaya, pusat aktivitas ekonomi, dan destinasi pariwisata. Karakter tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan zakat. Di satu sisi terdapat potensi muzaki dari kalangan aparatur, profesional, pelaku usaha, sektor pendidikan, perhotelan, dan industri kreatif. Di sisi lain, terdapat persoalan sosial perkotaan yang membutuhkan pendekatan penanganan secara lebih adaptif.

BAZNAS Kota Yogyakarta perlu mengembangkan program unggulan yang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan merupakan beberapa sektor yang dapat dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya, bantuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan. Mustahik juga membutuhkan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, pemasaran digital, dan akses pasar. Bantuan harus diarahkan untuk membangun kemampuan, bukan menciptakan ketergantungan.

Tentu saja, pendekatan karitatif tetap dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada dalam kondisi darurat. Namun, dalam kerangka transformasi kelembagaan, program pemberdayaan produktif harus memperoleh perhatian yang lebih kuat sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi mustahik.

Di sinilah pentingnya perubahan orientasi pengukuran kinerja. Keberhasilan BAZNAS tidak cukup diukur berdasarkan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun, besarnya dana yang disalurkan, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, harus dilihat perubahan yang terjadi setelah masyarakat menerima manfaat program.

Berapa banyak usaha mustahik yang berkembang? Seberapa besar peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat? Berapa banyak mustahik yang berhasil keluar dari kondisi kemiskinan? Dan dalam jangka panjang, berapa banyak yang mampu bertransformasi menjadi muzaki?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja kelembagaan. Transformasi mustahik menjadi muzaki memang merupakan salah satu indikator keberhasilan yang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Peningkatan kesejahteraan, kemandirian, akses terhadap layanan dasar, dan berkurangnya kerentanan ekonomi juga harus diperhitungkan.

Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak sekadar menjadi lembaga pelaksana program, tetapi dapat berkembang sebagai pusat inovasi dan pembelajaran. Program yang berhasil perlu didokumentasikan, dievaluasi, dan dikembangkan agar dapat menjadi referensi bagi BAZNAS di daerah lain.

Akuntabilitas dan Profesionalitas: Fondasi Kepercayaan Publik

Tidak ada transformasi kelembagaan yang dapat berjalan tanpa kepercayaan masyarakat. Muzaki mempercayakan zakatnya kepada lembaga dengan harapan bahwa dana tersebut dikelola secara amanah dan sampai kepada pihak yang berhak. Karena itu, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi keberlanjutan organisasi pengelola zakat.

Penekanan Ending Syarifudin terhadap penguatan integritas, perbaikan Survei Penilaian Integritas (SPI), transparansi keuangan melalui audit Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pengendalian penggunaan dana sesuai ketentuan merupakan pengingat bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus hadir dalam seluruh proses pengelolaan zakat. Mulai dari penghimpunan, pencatatan, pengelolaan keuangan, penetapan penerima manfaat, hingga pelaporan kepada masyarakat.

Selain itu, profesionalitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu. Amil bukan hanya pelaksana administrasi penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan aktor utama yang menentukan kualitas pelayanan dan keberhasilan program pemberdayaan.

Karena itu, peningkatan kompetensi amil melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, kejelasan jenjang karier, serta standar kerja yang terukur harus menjadi agenda prioritas. Amil perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang fikih zakat, manajemen kelembagaan, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, komunikasi publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, profesionalitas tidak boleh kehilangan dimensi spiritualnya. Bekerja sebagai amil zakat merupakan amanah keagamaan sekaligus tanggung jawab sosial. Niat ibadah harus berjalan seiring dengan disiplin, integritas, dan kemampuan profesional. Justru karena pekerjaan ini mengandung nilai ibadah, standar tanggung jawabnya harus semakin tinggi.

Saatnya Zakat Bergerak dari Besaran Penghimpunan Menuju Besaran Manfaat

Transformasi tata kelola zakat pada akhirnya menuntut perubahan orientasi berpikir. Keberhasilan lembaga tidak semestinya hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh seberapa besar perubahan yang mampu dihadirkan melalui dana tersebut.

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan agenda transformasi nasional ke dalam praktik kelembagaan yang nyata. Penguatan koordinasi, integrasi dengan pembangunan daerah, pengembangan program unggulan, serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas amil harus menjadi satu kesatuan strategi.

Ke depan, zakat, infak, dan sedekah harus semakin hadir sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan yang aman secara syariah dan regulasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pada titik inilah ukuran keberhasilan BAZNAS sesungguhnya berada: bukan semata-mata seberapa besar dana umat yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa besar amanah tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Zakat harus dikelola secara amanah, direncanakan secara strategis, dilaksanakan secara profesional, dan diukur berdasarkan dampaknya. Inilah arah transformasi yang perlu terus diperjuangkan oleh BAZNAS, termasuk BAZNAS Kota Yogyakarta.

 

Zakat/infaq melalui Kantor digital BAZNAS Kota Yogyakarta: https://kotagya.baznas.go.id/bayarzakat 
Kunjungi juga website: https://baznas.jogjakota.go.id 

#HartaBerkahJiwaSakinah
#PengelolaZakatTerbaikTerpercaya
#AmanahProfesionalTransparan
#TerimakasihMuzakiDanMustahiq