Fidyah di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Implementasinya dalam Undang-Undang

Fidyah merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada kompensasi yang diberikan oleh seseorang yang tidak dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit atau perjalanan jauh.

Dalam konteks hukum di Indonesia, fidyah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama dan sosial.

Dasar Hukum Fidyah

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

2. Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mencakup ketentuan mengenai fidyah bagi jemaah haji yang tidak dapat melaksanakan puasa.

Implementasi

Fidyah dapat dibayarkan dalam bentuk makanan pokok atau uang yang setara dengan nilai makanan tersebut.

Dalam praktiknya, banyak lembaga zakat dan organisasi sosial yang mengelola pengumpulan dan distribusi fidyah kepada yang berhak, seperti fakir miskin.

Fidyah bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga diakui secara hukum di Indonesia.

Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan hukum positif dalam masyarakat.

 

Sumber:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

3. Buku "Hukum Islam di Indonesia" oleh M. Natsir.

Penulis: Aulia Anastasya Putri Permana

Editor: M. Kausari Kaidani