Fidyah adalah kewajiban bagi umat Islam yang tidak dapat menjalankan puasa Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit atau hamil.

Dalam hal pelunasan fidyah, sering muncul pertanyaan: mana yang harus didahulukan, fidyah tahun lalu atau tahun ini?

Menurut para ulama, kewajiban fidyah harus dilunasi sesuai dengan tahun di mana puasa tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, jika seseorang memiliki fidyah yang belum dibayar dari tahun lalu, sebaiknya itu dilunasi terlebih dahulu sebelum membayar fidyah untuk tahun ini.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa kewajiban yang lebih lama harus diselesaikan terlebih dahulu.

Namun, jika seseorang baru menyadari kewajiban fidyah tahun lalu dan juga memiliki kewajiban fidyah untuk tahun ini, disarankan untuk segera melunasi keduanya.

Dalam hal ini, niat dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban sangat penting.

Sumber:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Buku Fiqh Puasa oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

Penulis: Aulia Anastasya Putri Permana

Editor: M. Kausari Kaidani

Fidyah adalah salah satu kewajiban dalam Islam bagi mereka yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit kronis atau usia lanjut. Kewajiban ini diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan kepada fakir miskin sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Namun, dalam konteks ekonomi modern, muncul pertanyaan penting: apakah nilai fidyah harus disesuaikan dengan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok?

Konsep Fidyah dalam Islam

Fidyah dihitung berdasarkan jumlah hari puasa yang ditinggalkan, dengan standar pemberian makanan yang cukup bagi seorang miskin per hari. Dalam fiqih klasik, besaran fidyah umumnya dihitung berdasarkan makanan pokok yang lazim di suatu daerah, seperti beras atau gandum. Namun, seiring perkembangan zaman, harga bahan makanan mengalami fluktuasi akibat inflasi dan perubahan ekonomi.

Dampak Inflasi terhadap Fidyah

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Hal ini berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, termasuk besaran nilai fidyah. Jika fidyah tetap menggunakan standar nilai lama tanpa memperhitungkan inflasi, ada kemungkinan bahwa jumlah yang diberikan tidak lagi mencukupi kebutuhan fakir miskin sesuai dengan standar kehidupan saat ini.

Sebagai contoh, jika pada tahun lalu fidyah setara dengan harga 1,5 kg beras, tetapi harga beras meningkat 10% tahun ini, maka besaran fidyah seharusnya ikut menyesuaikan agar tetap memberikan manfaat yang sama. Dengan demikian, menyesuaikan nilai fidyah dengan harga sekarang menjadi solusi agar tetap relevan dan memberikan dampak yang optimal bagi penerima.

Pendapat Ulama tentang Penyesuaian Fidyah

Banyak ulama berpendapat bahwa fidyah harus memiliki nilai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, beberapa lembaga fatwa dan organisasi zakat menganjurkan agar fidyah dihitung berdasarkan harga makanan pokok terkini di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Namun, ada juga pendapat yang tetap mempertahankan besaran fidyah berdasarkan ukuran tetap, misalnya dengan takaran makanan tertentu tanpa memperhitungkan kenaikan harga. Pendekatan ini berpegang pada ketentuan syariat yang tidak berubah meskipun kondisi ekonomi berfluktuasi.

Kesimpulan

Menyesuaikan nilai fidyah dengan harga sekarang merupakan langkah yang masuk akal dalam menghadapi inflasi. Dengan demikian, fidyah tetap dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kondisi ekonomi terkini. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, yang terpenting adalah memastikan bahwa fidyah benar-benar dapat membantu fakir miskin dan memenuhi tujuan utama dari ibadah ini. Sebagai umat Islam, penting untuk selalu merujuk kepada ulama dan lembaga zakat terpercaya dalam menentukan besaran fidyah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial yang berlaku.

 Penulis:

Hubaib Ash Shidqi

Editor:
Hubaib Ash Shidqi 

Fidyah adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berfungsi sebagai kompensasi bagi seseorang yang tidak dapat berpuasa karena alasan tertentu. Fidyah biasanya berupa pemberian makanan kepada orang miskin atau yang membutuhkan. Konsep ini memiliki dampak sosial yang signifikan dalam mengurangi kelaparan di masyarakat.

Fidyah sebagai Solusi Pangan bagi Kaum Dhuafa

Salah satu manfaat utama fidyah adalah membantu kaum dhuafa yang kesulitan mendapatkan makanan. Dengan adanya fidyah, kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, terutama bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Fidyah menjadi solusi konkret dalam meringankan beban masyarakat yang mengalami kelaparan.

Mendorong Solidaritas Sosial

Praktik fidyah juga mempererat rasa kepedulian sosial di masyarakat. Orang-orang yang membayar fidyah tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga turut serta dalam membantu sesama. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang membutuhkan.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dalam banyak kasus, fidyah disalurkan dalam bentuk makanan yang dibeli dari pedagang atau warung kecil setempat. Dengan demikian, fidyah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi perekonomian lokal. Siklus ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil dan UMKM yang menjual bahan makanan.

Mengurangi Angka Kemiskinan dan Kelaparan

Fidyah memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kelaparan secara langsung. Ketika fidyah didistribusikan dengan baik, banyak individu yang kesulitan memperoleh makanan sehari-hari dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, fidyah menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan kelaparan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, fidyah bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar dalam mengurangi kelaparan di masyarakat. Dengan penerapan yang baik, fidyah mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengoptimalkan fidyah sebagai bentuk kepedulian sosial yang nyata.

 Penulis:

Hubaib Ash Shidqi

Editor:
Hubaib Ash Shidqi 

Dalam Islam, puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Namun, ada kondisi tertentu yang membuat seseorang sulit menjalankan puasa, seperti pekerja migran yang menghadapi tantangan berat di tempat kerja. Dalam situasi ini, Islam memberikan keringanan berupa fidyah bagi mereka yang tidak mampu berpuasa.

Apa Itu Fidyah?

Fidyah adalah kompensasi yang diberikan oleh seseorang yang tidak dapat menjalankan puasa karena alasan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat, seperti sakit kronis, usia lanjut, atau pekerjaan yang sangat berat. Bentuk fidyah biasanya berupa pemberian makanan kepada fakir miskin.

Pekerja Migran dan Tantangan Berpuasa

Banyak pekerja migran yang menghadapi kondisi kerja berat, seperti bekerja di bawah terik matahari, melakukan pekerjaan fisik yang menguras tenaga, atau memiliki jadwal kerja yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, jika mereka benar-benar tidak mampu menjalankan puasa dan tidak memiliki alternatif lain, mereka diperbolehkan untuk membayar fidyah.

Cara Membayar Fidyah untuk Pekerja Migran

1. Menentukan Kelayakan: Pekerja migran yang merasa tidak mampu menjalankan puasa harus memastikan bahwa kondisi mereka memang termasuk dalam kategori yang diperbolehkan untuk membayar fidyah.

2. Bentuk Fidyah: Fidyah umumnya berupa pemberian makanan kepada fakir miskin, baik dalam bentuk makanan siap santap maupun bahan makanan pokok seperti beras.

3. Jumlah Fidyah: Fidyah yang dibayarkan adalah satu mud (sekitar 0,6 kg) makanan pokok per hari puasa yang ditinggalkan.

4. Distribusi Fidyah: Fidyah harus diberikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin di lingkungan sekitar atau melalui lembaga yang mengelola fidyah.

Kesimpulan

Fidyah menjadi solusi bagi pekerja migran yang mengalami kesulitan menjalankan puasa Ramadan. Dengan membayar fidyah, mereka tetap bisa menjalankan kewajiban agama sesuai dengan kondisi mereka. Penting bagi pekerja migran untuk memahami aturan fidyah agar tetap dapat beribadah dengan baik meskipun dalam kondisi kerja yang berat. Dengan adanya fidyah, Islam menunjukkan fleksibilitas dan kasih sayang bagi umatnya, termasuk mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa.

 Penulis:

Hubaib Ash Shidqi

Editor:
Hubaib Ash Shidqi 

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, dengan tujuan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya, dana zakat sering kali dikelola oleh lembaga amil zakat yang bertugas menyalurkan bantuan kepada mustahik (penerima zakat). Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah dana zakat boleh digunakan untuk program sosial? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami aspek hukum dan etika dalam penggunaannya.

Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Program Sosial

Secara hukum, penggunaan dana zakat telah diatur dalam Al-Qur’an, tepatnya dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf). Mereka adalah fakir, miskin, amil, mu’allaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dalam konteks program sosial, penggunaan dana zakat harus tetap berorientasi pada pemberian manfaat bagi kelompok yang termasuk dalam asnaf tersebut. Sebagai contoh, dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi kaum fakir dan miskin, pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, atau pemberdayaan ekonomi bagi golongan lemah. Namun, zakat tidak boleh digunakan untuk proyek umum yang tidak secara langsung menyasar mustahik, seperti pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh masyarakat luas tanpa memperhatikan kategori penerima zakat.

Etika Penggunaan Dana Zakat dalam Program Sosial

Selain aspek hukum, penggunaan dana zakat juga harus mempertimbangkan etika. Berikut beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:

1. Tepat Sasaran – Program sosial yang didanai oleh zakat harus memastikan bahwa penerima manfaat adalah orang-orang yang berhak, sesuai dengan delapan golongan yang disebutkan dalam Islam.
2. Transparansi dan Akuntabilitas – Lembaga pengelola zakat harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka tentang bagaimana dana zakat digunakan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
3. Tidak Mengurangi Hak Mustahik – Program sosial yang menggunakan dana zakat harus tetap berfokus pada kesejahteraan mustahik dan tidak mengalihkan dana ke penggunaan yang tidak relevan.
4. Memberikan Manfaat Berkelanjutan – Sebisa mungkin, dana zakat harus digunakan untuk program yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan kerja atau bantuan modal usaha.

Penggunaan dana zakat untuk program sosial diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor hukum Islam dan memenuhi hak para mustahik. Dengan prinsip etika yang baik, pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas tanpa melenceng dari tujuan utama zakat itu sendiri. Oleh karena itu, transparansi dan pemahaman yang baik mengenai hukum dan etika zakat sangat diperlukan agar zakat benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan bagi umat Islam.

=====================

*Tunaikan zakat/infaq, melalui Kantor Digital BAZNAS Kota Yogyakarta.
https://kotayogya.baznas.go.id/bayarzakat  
Kunjungi juga website: https://baznas.jogjakota.go.id 

Editor: Ummi Kiftiyah