Oleh: Mambaul Bahri, S.Th.I., M.A.

Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia sedang berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan masyarakat, serta tuntutan terhadap tata kelola lembaga publik mengharuskan organisasi pengelola zakat untuk terus berbenah. Zakat tidak lagi cukup dikelola sebatas aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pesan penting mengenai arah transformasi tersebut mengemuka dalam pemikiran Ending Syarifudin, Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia, yang menekankan tiga prinsip utama pengelolaan zakat nasional: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ketiga prinsip ini bukan sekadar slogan kelembagaan, melainkan fondasi untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang memiliki legitimasi keagamaan, kepastian hukum, dan tanggung jawab kebangsaan.

Bagi BAZNAS di tingkat daerah, termasuk BAZNAS Kota Yogyakarta, pemikiran tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda pembenahan yang konkret. Tantangannya bukan hanya bagaimana meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, melainkan bagaimana membangun kelembagaan yang mampu mengelola amanah masyarakat secara profesional, mengembangkan program yang relevan, dan menghasilkan dampak kesejahteraan yang terukur.

Memperkuat Posisi BAZNAS dalam Ekosistem Zakat Nasional

Salah satu aspek mendasar dalam transformasi zakat adalah memperkuat tata hubungan kelembagaan dalam ekosistem pengelolaan zakat nasional. BAZNAS memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kedudukan tersebut memberikan mandat kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara nasional melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Dalam perspektif fikih, pengelolaan zakat juga memiliki dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan kewenangan waliyul amri. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan pentingnya peran otoritas pemerintahan dalam mengatur urusan publik dan mewujudkan kemaslahatan umat. Kehadiran negara dalam pengelolaan zakat menjadi penting untuk memastikan adanya keteraturan, perlindungan, dan distribusi yang berorientasi pada keadilan sosial.

Pada saat yang sama, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan bagian penting dari ekosistem zakat nasional. LAZ memiliki kekuatan sosial, jaringan komunitas, dan kedekatan dengan masyarakat yang dapat memperluas jangkauan penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Karena itu, hubungan BAZNAS dan LAZ seharusnya dibangun melalui koordinasi, sinergi, pembinaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orientasinya bukan membangun persaingan antarlembaga, melainkan memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan manfaat zakat bagi masyarakat. BAZNAS harus mampu menjalankan fungsi koordinatif dan strategisnya, sementara LAZ tetap memperoleh ruang untuk mengembangkan inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Zakat Harus Hadir dalam Agenda Pembangunan Daerah

Transformasi berikutnya menyangkut perubahan cara pandang terhadap perencanaan program. Selama ini, pengelolaan zakat terkadang masih diposisikan sebagai aktivitas kelembagaan yang berjalan sendiri, terpisah dari perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Padahal, persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan ketimpangan sosial merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai sektor.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan BAZNAS dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sangat penting. Musrenbang bukan hanya forum formal pemerintah daerah, tetapi juga ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi persoalan masyarakat, serta menyelaraskan program lintas kelembagaan.

BAZNAS Kota Yogyakarta perlu memanfaatkan ruang tersebut untuk membangun keselarasan antara program pengelolaan zakat dengan prioritas pembangunan daerah. Program zakat harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keselarasan ini perlu dilanjutkan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang berbasis data, kebutuhan, dan target kinerja. RKAT jangan hanya dipandang sebagai dokumen administratif tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menentukan arah organisasi, prioritas anggaran, dan ukuran keberhasilan program.

Investasi kelembagaan juga harus memperoleh perhatian. Digitalisasi layanan, penguatan basis data muzaki dan mustahik, peningkatan kompetensi amil, serta pengembangan sistem informasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Efisiensi anggaran perlu dilakukan, tetapi bukan dengan mengurangi kualitas pelayanan dan kapasitas organisasi. Setiap pengeluaran harus dapat dijelaskan manfaat dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga.

Dalam perspektif Theory of Change, sebagaimana dikembangkan dalam kajian evaluasi program oleh Carol H. Weiss (1995), keberhasilan suatu intervensi harus dapat dijelaskan melalui hubungan antara sumber daya, aktivitas, hasil langsung, dan perubahan yang diharapkan. Dengan demikian, program zakat harus memiliki tujuan perubahan yang jelas, bukan sekadar daftar kegiatan dan besaran anggaran.

BAZNAS Kota Yogyakarta: Dari Pelaksana Program Menjadi Laboratorium Inovasi

Setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, BAZNAS daerah perlu mengembangkan identitas dan keunggulan program berdasarkan potensi lokal. Dalam konteks ini, BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk menjadi laboratorium inovasi sekaligus etalase praktik baik pengelolaan zakat di tingkat nasional.

Yogyakarta memiliki karakter sebagai kota pendidikan, kota budaya, pusat aktivitas ekonomi, dan destinasi pariwisata. Karakter tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan zakat. Di satu sisi terdapat potensi muzaki dari kalangan aparatur, profesional, pelaku usaha, sektor pendidikan, perhotelan, dan industri kreatif. Di sisi lain, terdapat persoalan sosial perkotaan yang membutuhkan pendekatan penanganan secara lebih adaptif.

BAZNAS Kota Yogyakarta perlu mengembangkan program unggulan yang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan merupakan beberapa sektor yang dapat dikembangkan secara lebih terintegrasi.

Dalam pemberdayaan ekonomi, misalnya, bantuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan. Mustahik juga membutuhkan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, pemasaran digital, dan akses pasar. Bantuan harus diarahkan untuk membangun kemampuan, bukan menciptakan ketergantungan.

Tentu saja, pendekatan karitatif tetap dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berada dalam kondisi darurat. Namun, dalam kerangka transformasi kelembagaan, program pemberdayaan produktif harus memperoleh perhatian yang lebih kuat sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi mustahik.

Di sinilah pentingnya perubahan orientasi pengukuran kinerja. Keberhasilan BAZNAS tidak cukup diukur berdasarkan jumlah dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun, besarnya dana yang disalurkan, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Lebih dari itu, harus dilihat perubahan yang terjadi setelah masyarakat menerima manfaat program.

Berapa banyak usaha mustahik yang berkembang? Seberapa besar peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat? Berapa banyak mustahik yang berhasil keluar dari kondisi kemiskinan? Dan dalam jangka panjang, berapa banyak yang mampu bertransformasi menjadi muzaki?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi kinerja kelembagaan. Transformasi mustahik menjadi muzaki memang merupakan salah satu indikator keberhasilan yang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Peningkatan kesejahteraan, kemandirian, akses terhadap layanan dasar, dan berkurangnya kerentanan ekonomi juga harus diperhitungkan.

Dengan pendekatan ini, BAZNAS Kota Yogyakarta tidak sekadar menjadi lembaga pelaksana program, tetapi dapat berkembang sebagai pusat inovasi dan pembelajaran. Program yang berhasil perlu didokumentasikan, dievaluasi, dan dikembangkan agar dapat menjadi referensi bagi BAZNAS di daerah lain.

Akuntabilitas dan Profesionalitas: Fondasi Kepercayaan Publik

Tidak ada transformasi kelembagaan yang dapat berjalan tanpa kepercayaan masyarakat. Muzaki mempercayakan zakatnya kepada lembaga dengan harapan bahwa dana tersebut dikelola secara amanah dan sampai kepada pihak yang berhak. Karena itu, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi keberlanjutan organisasi pengelola zakat.

Penekanan Ending Syarifudin terhadap penguatan integritas, perbaikan Survei Penilaian Integritas (SPI), transparansi keuangan melalui audit Kantor Akuntan Publik (KAP), serta pengendalian penggunaan dana sesuai ketentuan merupakan pengingat bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus hadir dalam seluruh proses pengelolaan zakat. Mulai dari penghimpunan, pencatatan, pengelolaan keuangan, penetapan penerima manfaat, hingga pelaporan kepada masyarakat.

Selain itu, profesionalitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu. Amil bukan hanya pelaksana administrasi penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan aktor utama yang menentukan kualitas pelayanan dan keberhasilan program pemberdayaan.

Karena itu, peningkatan kompetensi amil melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi, kejelasan jenjang karier, serta standar kerja yang terukur harus menjadi agenda prioritas. Amil perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang fikih zakat, manajemen kelembagaan, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, komunikasi publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, profesionalitas tidak boleh kehilangan dimensi spiritualnya. Bekerja sebagai amil zakat merupakan amanah keagamaan sekaligus tanggung jawab sosial. Niat ibadah harus berjalan seiring dengan disiplin, integritas, dan kemampuan profesional. Justru karena pekerjaan ini mengandung nilai ibadah, standar tanggung jawabnya harus semakin tinggi.

Saatnya Zakat Bergerak dari Besaran Penghimpunan Menuju Besaran Manfaat

Transformasi tata kelola zakat pada akhirnya menuntut perubahan orientasi berpikir. Keberhasilan lembaga tidak semestinya hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh seberapa besar perubahan yang mampu dihadirkan melalui dana tersebut.

BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan agenda transformasi nasional ke dalam praktik kelembagaan yang nyata. Penguatan koordinasi, integrasi dengan pembangunan daerah, pengembangan program unggulan, serta peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas amil harus menjadi satu kesatuan strategi.

Ke depan, zakat, infak, dan sedekah harus semakin hadir sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan yang aman secara syariah dan regulasi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pada titik inilah ukuran keberhasilan BAZNAS sesungguhnya berada: bukan semata-mata seberapa besar dana umat yang berhasil dihimpun, melainkan seberapa besar amanah tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Zakat harus dikelola secara amanah, direncanakan secara strategis, dilaksanakan secara profesional, dan diukur berdasarkan dampaknya. Inilah arah transformasi yang perlu terus diperjuangkan oleh BAZNAS, termasuk BAZNAS Kota Yogyakarta.

Zakat/infaq melalui Kantor digital BAZNAS Kota Yogyakarta: https://kotagya.baznas.go.id/bayarzakat 
Kunjungi juga website: https://baznas.jogjakota.go.id 

#HartaBerkahJiwaSakinah
#PengelolaZakatTerbaikTerpercaya
#AmanahProfesionalTransparan
#TerimakasihMuzakiDanMustahiq

Oleh: Mambaul Bahri, S.Th.I., M.A.

Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan zakat di Indonesia membutuhkan transformasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga pada penguatan ekosistem filantropi, peningkatan kualitas pelayanan, dan penciptaan dampak sosial yang berkelanjutan. Lembaga zakat, khususnya BAZNAS, perlu terus mengembangkan strategi kelembagaan agar mampu menjawab perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.

Salah satu gagasan penting yang disampaikan Rizaludin Kurniawan dalam paparannya adalah bahwa masa depan gerakan zakat tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan amil dan besarnya dana yang dihimpun. Lebih dari itu, diperlukan kemampuan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat secara luas, membangun kolaborasi, dan menjadikan filantropi sebagai gerakan sosial bersama.

Filantropi Bukan Hanya tentang Uang

Selama ini, aktivitas lembaga zakat sering kali lebih banyak berfokus pada penghimpunan dana. Padahal, filantropi memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada sekadar memberikan uang. Filantropi merupakan gerakan kedermawanan yang dapat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, waktu, keterampilan, pengetahuan, bahkan suara.

Dalam paparannya, Rizaludin menegaskan, "Filantropi itu gerakan berderma. Berderma itu nggak mesti uang. Berderma itu bisa uang, bisa tenaga, bisa waktu, bisa suara."

Pandangan tersebut menjadi penting karena masyarakat memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk berdonasi, tetapi setiap orang memiliki potensi untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam konteks ini, lembaga zakat perlu membangun ekosistem filantropi yang memberikan ruang partisipasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui kegiatan kerelawanan, masyarakat yang memiliki keahlian teknologi dapat membantu digitalisasi, sementara komunitas sosial dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Dengan demikian, lembaga zakat tidak hanya menjadi institusi penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga menjadi pusat penggerak solidaritas dan kepedulian sosial.

Generasi Muda sebagai Kekuatan Baru Gerakan Zakat

Salah satu potensi besar yang perlu diperhatikan lembaga zakat adalah meningkatnya kepedulian sosial generasi muda. Saat ini, banyak anak muda yang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari gerakan lingkungan, pendidikan gratis, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan kemanusiaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa generasi muda memiliki semangat volunteerisme yang dapat menjadi kekuatan baru bagi gerakan zakat. Mereka juga memiliki kemampuan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk menyebarluaskan pesan-pesan kebaikan.

Rizaludin mengingatkan bahwa keterbatasan jumlah pegawai tetap bukan alasan bagi lembaga zakat untuk membatasi jangkauan program. Perguruan tinggi, mahasiswa yang sedang menjalankan KKN, serta pelajar dapat dilibatkan sebagai relawan dalam berbagai aktivitas sosial.

Karena itu, BAZNAS perlu mulai mengembangkan model pengelolaan relawan yang lebih sistematis. Relawan tidak sekadar dilibatkan ketika ada kegiatan tertentu, tetapi perlu dibangun sebagai jaringan partisipasi yang berkelanjutan. Mereka dapat menjadi penggerak edukasi zakat, pendukung kegiatan penghimpunan, pelaksana program sosial, hingga mitra dalam pengembangan inovasi digital.

Program beasiswa juga dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif. Penerima beasiswa tidak hanya memperoleh bantuan pendidikan, tetapi juga didorong untuk memberikan kontribusi sosial melalui tenaga, waktu, dan keterampilan. Dengan cara tersebut, program beasiswa sekaligus menjadi sarana pendidikan karakter filantropis.

Mengubah Orientasi Penghimpunan Menjadi Pelayanan

Persoalan penting lainnya adalah bagaimana lembaga zakat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para muzaki. Selama ini, aktivitas penghimpunan terkadang masih dipersepsikan sebagai kegiatan meminta dana. Padahal, lembaga zakat seharusnya hadir sebagai institusi yang memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban agamanya.

Rizaludin menegaskan bahwa pendekatan kepada masyarakat, terutama kelompok non-ASN, perlu dilakukan melalui pelayanan. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah menyalurkan zakat apabila lembaga mampu memberikan kemudahan, manfaat, dan dampak yang jelas.

Pelayanan tersebut dapat diwujudkan melalui konsultasi perhitungan zakat, pendampingan administrasi perpajakan, kemudahan pembayaran, publikasi kontribusi muzaki, serta pemberian informasi mengenai program-program penyaluran. Bahkan, muzaki dapat diberikan kesempatan untuk mengetahui dan terlibat dalam proses penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif manajemen fundraising, pendekatan ini berkaitan dengan konsep stewardship, yaitu bagaimana lembaga menjaga hubungan, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang telah memberikan dukungan.

BAZNAS perlu membangun mentalitas pelayanan atau servant leadership. Seorang amil bukan sekadar petugas yang menghimpun dana, melainkan pelayan umat yang membantu masyarakat menjalankan kewajiban zakat dan menghubungkan kedermawanan muzaki dengan kebutuhan mustahik.

Karena itu, pelayanan harus menjadi budaya organisasi, bukan sekadar bagian dari prosedur administratif. Masyarakat perlu merasakan bahwa berzakat melalui BAZNAS memberikan kemudahan, kepastian pengelolaan, dan manfaat sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Amil Zakat sebagai Penggerak Dakwah dan Kemaslahatan

Perubahan orientasi pelayanan juga berkaitan dengan bagaimana amil memahami identitas dan profesinya. Amil zakat tidak seharusnya merasa rendah diri ketika menjalankan tugas penghimpunan. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial yang memiliki nilai kemuliaan.

Rizaludin mengingatkan bahwa orientasi amil bukan sekadar memperoleh uang, melainkan menjalankan dakwah zakat. Tugas amil adalah menyampaikan pemahaman tentang syariat zakat, menjelaskan manfaatnya, serta menggerakkan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Dengan demikian, komunikasi penghimpunan perlu dibangun melalui pendekatan edukatif. Masyarakat perlu memahami mengapa zakat diwajibkan, apa manfaatnya bagi kehidupan individu dan sosial, serta bagaimana dana zakat dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Pendekatan dakwah ini sekaligus menjadi pembeda antara lembaga zakat dengan aktivitas pengumpulan dana pada umumnya. Lembaga zakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai syariah, membangun kesadaran keagamaan, dan memastikan dana yang dihimpun dikelola untuk kemaslahatan umat.

Memperluas Sumber Penghimpunan Zakat

Strategi penghimpunan zakat juga perlu mengalami perluasan. Lembaga zakat tidak boleh hanya berfokus pada zakat profesi atau penghasilan, sementara berbagai sumber zakat lainnya belum digarap secara optimal.

Rizaludin mendorong lembaga zakat untuk mengembangkan penghimpunan dari sektor perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan jasa profesi. Setiap sektor memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sehingga membutuhkan strategi pendekatan tersendiri.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya, potensi zakat dapat dikembangkan melalui sektor pertanian di Kabupaten Sleman dan Bantul, perdagangan, industri kreatif, serta berbagai profesi seperti dosen, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya.

Hal tersebut membutuhkan pemetaan potensi zakat yang lebih terstruktur. Lembaga zakat perlu mengetahui siapa calon muzaki, bagaimana karakteristik penghasilannya, siapa petugas yang bertanggung jawab melakukan pendekatan, serta bagaimana mekanisme pelayanan yang akan diberikan.

Dengan pemetaan yang baik, penghimpunan zakat tidak lagi hanya bersifat menunggu, tetapi bergerak secara aktif untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

Zakat Produktif: Mendorong Mustahik Menjadi Muzaki

Zakat tidak hanya memiliki fungsi untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi. Salah satu gagasan yang menarik dalam paparan Rizaludin adalah pemanfaatan zakat untuk mendukung sektor pertanian melalui program penyewaan lahan, pemberian modal, dan pendampingan usaha.

Program tersebut diarahkan untuk membantu petani miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif. Lembaga zakat dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk menyewa lahan pertanian, membantu penyediaan modal produksi, serta memberikan pendampingan hingga proses panen.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa zakat produktif perlu dirancang berdasarkan potensi ekonomi lokal. Daerah yang memiliki potensi pertanian dapat mengembangkan program pemberdayaan berbasis komoditas pertanian, sedangkan wilayah perkotaan dapat mengembangkan sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif.

Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Bahkan, dalam jangka panjang, program pemberdayaan diharapkan mampu mendorong perubahan status penerima manfaat dari mustahik menjadi muzaki.

Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kapasitas ekonomi, peningkatan pendapatan, dan kemampuan penerima manfaat untuk mandiri.

Diversifikasi Penghimpunan melalui Layanan Sosial Keagamaan

Selain zakat, lembaga zakat juga perlu mengembangkan sumber penghimpunan melalui infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengembangan layanan akikah dan kurban merupakan contoh strategi diversifikasi yang dapat dilakukan.

Lembaga zakat dapat membangun kerja sama dengan rumah sakit, fasilitas kesehatan, komunitas masyarakat, dan berbagai pihak lainnya untuk mengembangkan layanan akikah. Kerja sama tersebut memungkinkan lembaga menjangkau keluarga yang sedang mempersiapkan kelahiran anak dan membutuhkan layanan akikah.

Demikian pula dengan kurban. Program tabungan kurban, patungan kurban, serta pengelolaan kurban secara kolektif dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Diversifikasi ini penting agar lembaga zakat tidak hanya bergantung pada satu sumber penghimpunan. Namun, pengembangan layanan harus tetap memperhatikan prinsip syariah, profesionalitas, kualitas produk, transparansi, serta pemisahan pencatatan sesuai karakteristik dana yang dikelola.

Penyaluran yang Terukur, Terintegrasi, dan Berdampak

Pada akhirnya, seluruh strategi penghimpunan harus bermuara pada peningkatan kualitas penyaluran. Keberhasilan lembaga zakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Rizaludin menekankan pentingnya penyaluran yang terukur, terintegrasi, dan berdampak. Artinya, setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, basis data penerima manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi.

Penyaluran zakat perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan potensi pemberdayaan jangka panjang. Program konsumtif tetap dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan mendesak, sementara program produktif perlu diperkuat untuk membangun kemandirian ekonomi.

Integrasi data dan program juga menjadi kebutuhan penting agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, BAZNAS dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan dana zakat.

Membangun BAZNAS sebagai Penggerak Ekosistem Filantropi

Berbagai gagasan tersebut memberikan pesan bahwa lembaga zakat perlu melakukan transformasi secara menyeluruh. Transformasi bukan hanya menyangkut digitalisasi sistem pembayaran atau peningkatan target penghimpunan, tetapi juga perubahan cara pandang terhadap masyarakat, relawan, muzaki, dan mustahik.

BAZNAS perlu bergerak dari pola kerja yang hanya mengandalkan pegawai internal menuju ekosistem filantropi yang melibatkan masyarakat luas. Dari pendekatan penghimpunan yang berorientasi pada dana menuju pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kepercayaan muzaki. Dari pola penyaluran yang bersifat bantuan menuju pemberdayaan yang menghasilkan kemandirian ekonomi.

Pada saat yang sama, profesionalitas kelembagaan harus terus diperkuat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terukur. Kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan generasi muda menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan gerakan zakat.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan BAZNAS ke depan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan angka penghimpunan. Keberhasilan juga harus tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan, luasnya jangkauan program, serta perubahan nyata dalam kehidupan mustahik.

BAZNAS harus hadir bukan sekadar sebagai lembaga pengelola dana zakat, melainkan sebagai penggerak kedermawanan sosial, pelayan umat, dan instrumen transformasi kesejahteraan masyarakat.

#HartaBerkahJiwaSakinah
#PengelolaZakatTerbaikTerpercaya
#AmanahProfesionalTransparan
#TerimakasihMuzakiDanMustahiq

Yogyakarta, Minggu (8/11/2026) – Kolaborasi lintas sektor kembali diwujudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta dan BAZNAS Kota Yogyakarta bersinergi menghadirkan program bantuan bedah rumah senilai Rp100 juta bagi lima keluarga penerima manfaat.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan di Kelurahan Klitren, dengan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, perwakilan PT KAI Daop 6 Yogyakarta, serta Wakil Ketua I BAZNAS Kota Yogyakarta, Abdul Halim.

Lima penerima manfaat program bedah rumah tersebut adalah Suharto, Dwi Sulistyo, Nur Hasan, Rizky Muda, dan Suryani yang berdomisili di Tegalrejo. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat sehingga menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT KAI atas kontribusi dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan sosial di Kota Yogyakarta.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT KAI atas kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Mudah-mudahan langkah ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan," ungkap Budi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terlibat dalam mendampingi pelaksanaan program. Menurutnya, tanggung jawab sosial merupakan bagian penting dari upaya bersama yang harus terus dirawat dan dikembangkan.

"Kami juga berterima kasih kepada OPD yang telah mendampingi kegiatan ini. Tanggung jawab sosial seperti ini bukan hanya kegiatan sesaat, tetapi merupakan kepedulian bersama yang harus terus kita rawat. Kepada para penerima manfaat, kami berharap amanah bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Yogyakarta, Abdul Halim, menegaskan bahwa program bedah rumah tidak semata-mata berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Lebih dari itu, rumah yang layak merupakan fondasi penting bagi terbentuknya keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera.

"Rumah yang layak bukan sekadar tempat berteduh, tetapi merupakan fondasi bagi tumbuhnya keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Di dalam rumah yang kokoh dan nyaman, anak-anak dapat tumbuh dengan penuh harapan, keluarga dapat membangun kehidupan yang lebih baik, dan martabat manusia tetap terjaga," tuturnya.

Menurut Abdul Halim, melalui program bedah rumah ini BAZNAS ingin menghadirkan manfaat yang lebih luas daripada sekadar pembangunan fisik. Bantuan tersebut diharapkan menjadi sumber harapan baru bagi keluarga penerima manfaat untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.

"Melalui program bantuan bedah rumah di Kota Yogyakarta ini, kita ingin menghadirkan lebih dari sekadar bangunan yang layak. Kita ingin menghadirkan harapan baru, menumbuhkan semangat hidup, serta membuka kesempatan bagi keluarga penerima manfaat untuk menatap masa depan dengan lebih optimistis," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pengelola zakat yang telah menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui kerja sama yang konkret.

"Semoga bantuan ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan gotong royong mampu menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi sesama," imbuhnya.

Dari sisi dunia usaha, perwakilan PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima manfaat, meningkatkan kualitas hidup, serta menghadirkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman," ungkap perwakilan PT KAI.

Rasa syukur juga disampaikan oleh salah satu penerima manfaat, Suharto. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program bedah rumah tersebut. Baginya, bantuan ini bukan hanya memperbaiki kondisi rumah, tetapi juga memberikan harapan baru bagi keluarganya.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Semoga rumah kami menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati. Terima kasih kepada PT KAI, BAZNAS Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kota Yogyakarta atas kepeduliannya. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami," tuturnya.

Program bedah rumah ini menjadi gambaran pentingnya kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, dan lembaga filantropi dalam menjawab persoalan sosial masyarakat. Pemerintah hadir melalui koordinasi dan pendampingan, dunia usaha melalui kontribusi tanggung jawab sosial, sementara BAZNAS menjalankan peran sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana sosial keagamaan untuk kemaslahatan masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, bantuan senilai Rp100 juta bagi lima keluarga diharapkan tidak hanya menghasilkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di Kota Yogyakarta.

Sebab, membangun kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus dimulai dari program besar. Terkadang, ia justru bermula dari sebuah rumah yang diperbaiki, sebuah keluarga yang kembali memiliki harapan, dan kepedulian banyak pihak yang bertemu dalam satu gerakan kebaikan.

#HartaBerkahJiwaSakinah
#PengelolaZakatTerbaikTerpercaya
#AmanahProfesionalTransparan
#TerimakasihMuzakiDanMustahiq

Oleh: Mambaul Bahri 

YOGYAKARTA – Ada orang yang membayar zakat karena kewajiban. Ada pula yang ingin memastikan sendiri ke mana zakat itu sampai. Alia dan Amran termasuk golongan kedua.

Dua warga negara Inggris itu datang ke Yogyakarta dengan membawa niat yang sederhana, tetapi bermakna besar: menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada mereka yang membutuhkan. Bukan sekadar mentransfer uang, bukan pula hanya menitipkan amanah melalui lembaga. Mereka ingin bertemu, melihat, dan menyerahkan sendiri bantuan kepada penerimanya.

Keinginan tersebut akhirnya menemukan jalannya melalui BAZNAS Kota Yogyakarta. Pada 4–5 November 2026, Alia dan Amran menyalurkan donasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp20 juta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta. Dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta dan diserahkan secara langsung kepada lima orang penerima manfaat.

Bagi Alia dan Amran, pengalaman tersebut rupanya bukan kunjungan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kegiatan sosial. Ada pengalaman batin yang mereka bawa pulang ke Inggris.

Setelah kembali ke negaranya, keduanya mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada admin BAZNAS Kota Yogyakarta. Pesannya panjang, tetapi inti perasaannya sangat jelas. Mereka mengaku bersyukur karena sebuah impian lama akhirnya menjadi kenyataan.

"It has always been our dream to personally give our zakat to those in need, with our own hands, and you helped turn that dream into reality."

Sudah lama menjadi impian mereka untuk menyerahkan zakat sendiri kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan tangan mereka sendiri. Dan BAZNAS Kota Yogyakarta membantu mewujudkan impian tersebut.

Mereka menyebut pengalaman itu sebagai sesuatu yang humbling, emotional and truly inspiring. Pengalaman yang membuat mereka rendah hati, menyentuh perasaan, sekaligus memberikan inspirasi. Sebuah pengalaman yang, menurut mereka, tidak akan pernah dilupakan.

Di sinilah menariknya cerita ini. Zakat tidak hanya berbicara tentang angka yang berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Ia juga berbicara tentang perjumpaan manusia. Tentang seorang pemberi yang ingin melihat langsung kehidupan penerima. Tentang bantuan yang tidak berhenti sebagai transaksi, tetapi menjadi pengalaman kemanusiaan.

Bagi BAZNAS Kota Yogyakarta, kepercayaan Alia dan Amran merupakan amanah sekaligus pengingat bahwa pengelolaan zakat harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata. Terlebih, bantuan yang diberikan diarahkan untuk memperkuat UMKM. Sebab, membantu usaha kecil bukan semata-mata memberikan tambahan modal. Ada harapan agar keluarga penerima manfaat memiliki penghidupan yang lebih baik, usaha yang berkembang, dan pada akhirnya mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Harapan itu pula yang disampaikan Alia dan Amran dalam pesan penutupnya. Mereka mendoakan agar setiap keluarga yang mereka temui mendapatkan keberkahan dalam penghidupan, kesuksesan yang berkelanjutan, dan kemandirian.

"May Allah also place barakah in the livelihoods of every family we met and grant them lasting success and independence."

Mereka tidak hanya mendoakan lembaga yang membantu menyalurkan zakatnya. Mereka juga mengingat keluarga-keluarga penerima manfaat. Sebuah pesan yang memperlihatkan bahwa perjumpaan singkat ternyata dapat meninggalkan ikatan kemanusiaan yang panjang.

Alia dan Amran juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Mereka mengaku menghargai waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan untuk membuat pengalaman itu berjalan dengan baik. Bahkan, dokumentasi kegiatan yang dibagikan BAZNAS akan mereka buka kembali setelah tiba di Inggris, untuk mengenang pengalaman yang mereka sebut sebagai kenangan indah.

Ada pelajaran penting dari kisah ini. Lembaga zakat tidak cukup hanya mampu menghimpun dana. Ia juga harus mampu membangun kepercayaan, menghadirkan pelayanan, dan memastikan setiap rupiah yang dititipkan sampai kepada orang yang tepat. Lebih dari itu, lembaga zakat perlu menjadi jembatan yang mempertemukan kepedulian dengan kebutuhan.

Jarak Inggris dan Yogyakarta memang ribuan kilometer. Namun, kepedulian ternyata tidak mengenal batas negara. Dua orang dari Inggris datang membawa zakat, lalu pulang dengan kenangan tentang lima pelaku UMKM di Yogyakarta yang mereka temui.

Mungkin, bagi Alia dan Amran, Rp20 juta itu adalah bagian dari kewajiban sekaligus wujud kepedulian. Namun, bagi lima penerima manfaat, dana tersebut diharapkan menjadi pintu untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kehidupan.

Pada akhirnya, keberhasilan zakat bukan hanya diukur dari berapa banyak dana yang terkumpul. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak kehidupan yang berubah menjadi lebih baik.

Dan bagi Alia serta Amran, ada satu kebahagiaan yang tampaknya lebih berharga daripada sekadar menyerahkan uang: mereka pulang dengan perasaan bahwa zakat yang mereka tunaikan benar-benar menemukan orang-orang yang dituju.

YOGYAKARTA – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di The Alana Hotel Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan BAZNAS kabupaten/kota se-DIY beserta jajaran pelaksana, dengan jumlah peserta sekitar 50 orang.

Rakorda menjadi momentum konsolidasi dan penguatan koordinasi antar-BAZNAS di wilayah DIY dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sekaligus memperluas kontribusinya terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir sebagai narasumber, Pimpinan BAZNAS RI, Rizaludin Kurniawan, menegaskan bahwa semangat penghimpunan zakat harus berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, peningkatan penghimpunan bukan sekadar pencapaian angka atau target kelembagaan, melainkan harus berbanding lurus dengan kemampuan lembaga zakat dalam membantu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam kesempatan tersebut, Rizaludin juga mengingatkan kembali 10 Resolusi Jihad Zakat yang menjadi komitmen bersama BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, serta BAZNAS Kabupaten/Kota dalam Rakornas BAZNAS 2026.

Sepuluh resolusi tersebut mencakup target penghimpunan zakat nasional sebesar Rp70 triliun pada 2027, optimalisasi layanan kepada 48 juta mustahik, serta komitmen mendukung pengentasan kemiskinan bagi 601 ribu mustahik atau setara 2,41 juta jiwa pada 2027.

Selain itu, resolusi tersebut menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, aktivasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh desa, penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat, serta perluasan kolaborasi dengan dunia usaha dan kelompok profesi.

Penguatan kedudukan hukum BAZNAS, penyelarasan kinerja dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah melalui Indeks Zakat Nasional, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta respons cepat terhadap bencana dan krisis kemanusiaan juga menjadi bagian dari agenda strategis tersebut.

Rizaludin berharap seluruh jajaran BAZNAS di daerah dapat menerjemahkan resolusi tersebut ke dalam program kerja yang terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS Kota Yogyakarta, Abd. Samik, menyampaikan sejumlah capaian kelembagaan yang telah diraih BAZNAS Kota Yogyakarta. Salah satu capaian membanggakan adalah diterimanya penghargaan dari BAZNAS RI sebagai BAZNAS Kota Terbaik Tahun 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja kelembagaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran BAZNAS Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, maupun tata kelola organisasi.

Lebih lanjut, Abd. Samik menyampaikan bahwa saat ini BAZNAS Kota Yogyakarta juga tengah menjalani proses audit ISO 9001 sebagai bagian dari upaya penguatan sistem manajemen mutu organisasi. Langkah ini merupakan komitmen lembaga untuk memastikan seluruh proses pelayanan dan pengelolaan zakat berjalan berdasarkan standar mutu, prosedur yang jelas, serta prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

Pelaksanaan Rakorda BAZNAS se-DIY diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi dan evaluasi program, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar-BAZNAS di wilayah DIY.

Melalui penguatan penghimpunan, tata kelola kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada mustahik, BAZNAS se-DIY diharapkan mampu menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan salah satu kekuatan strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan umat.

#HartaBerkahJiwaSakinah
#PengelolaZakatTerbaikTerpercaya
#AmanahProfesionalTransparan
#TerimakasihMuzakiDanMustahiq